The Power of Facebook

Facebook bukan hal yang asing lagi. Setelah era Friendster berlalu, demam jejaring sosial masyarakat Indonesia kembali semarak. Namun perbedaan era Friendster dan Facebook sangat jelas. Ketika dulu orang menggunakan frindster sebatas memperluas networking atau pertemanan, sekarang funsi jejaring sosial sudah berkembang merambah dunia politik dan bahkan sangat diperhitungkan oleh berbagai elemen di masyarakat kita.

Mungkin ini adalah era baru bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi sekaligus mencerminkan bahwa lemahnya keterwakilan suara rakyat di DPR. Didukung kemajuan tehnologi,aspirasi atau suara rakyat beralih ke media elektronik karena dirasa lebih efektif mengena ke sasaran. Jelas fenomena penggalangan dukungan melalui Facebook adalah sebuah fenomena baru di dunia politik dan demokrasi kita.

Bermula dari dukungan lewat Facebook terhadap Bibit-Chandra dalam konflik Cicak Vs Buaya, kemudian Prita Mulyasari, dan dukungan-dukungan lainnya yang ada banyak di facebook. Jelas Facebook menjadi media baru dalam bersuara. Ketika suara rakyat selalu terpinggirkan oleh kepentingan para politisi semata, maka fenomena facebook mencerminkan kelemahan sistem parlemen kita sekaligus alat baru dalam monitoring kinerja para pejabat pemerintahan.Ketika hukum tidak berpihak kepada yang lemah maka Facebook bisa menjadi harapan untuk mendapatkan keadilan dan sekaligus ini adalah cerminan kebobrokan penegakan hukum di negara kita.

Sudah seharusnya para pejabat pemerintahan dan penegak hukum merasa malu dengan munculnya fenomena Facebook ini karena menunjukkan ketidakmampuan para aparatur negara dalam menjalankan fungsinya dan sekaligus menunjukkan adanya kebobrokan dalam penegakan hukum di negara kita.

Selamat datang di era digital dimana opini publik akan berperan besar dalam memainkan peran politik. The Power of Facebook bisa menjadi sebuah alat yang sangat hebat dalam menggalang dukungan publik. Sekaligus menjadi alat yang ampuh dalam mengawasi kinerja para pejabat negara. Bahkan bisa menjadi sebuah alat kampanye politis para calon pejabat dan partai yang sangat murah dan efisien sehingga meminimalisir adanya kepentingan politis atau kontrak piolitis yang selalu ada dibalik sebuah dukungan terhadap seorang kontestan dalam sebuah Pemilihan Umum.