Opini Publik Vs Opini Media

opini publik vs opini media
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, opini memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Sebuah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebuah opini akan mampu mendorong atau bahkan menjatuhkan jalannya sebuah pemerintahan. Berawal dari asas Dari Rakyat,Oleh Rakyat, dan Untuk rakyat, jelas sekali bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Selanjutnya kekuasaan tersebut diwakilkan oleh rakyat kepada DPR. Meskipun DPR sendiri merupakan cerminan dari aspirasi rakyat, namun kadang muncul bias terhadap aspirasi rakyat dan aspirasi personal atau golongan wakil rakyat tersebut. Akibatnya muncul distorsi antara rakyatdan wakilnya serta pemerintah itu sendiri. Dan hal tersebut nampak sekali di negara kita,Indonesia.

Lebih dari satu dasawarsa kitamengalami era reformasi,namun masih banyak sekali keluhan dari rakyat atas tidak terwakil-kannya rakyat itu sendiri atas berbagai kebijakan yang diambil oleh DPR. Seringkali rakyat tidak terpuaskan dengan kinerja wakilnya yang sering dianggap tidak berpihak kepada rakyat itu sendiri. Demo dan protes menjadi sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidak puasan wakil rakyat tersebut.

Dalam konteks saat ini dimana kemajuan tehnologi begitu pesat, bentuk-bentuk protes menjadi lebih beragam. Perkembangan media dan tehnologi internet memungkinkan rakyat bisa berpartisipasi "langsung" atas ketidakpuasan mereka terhadap berbagai masalah yang ada. Jejaring sosial semacam facebook, twitter, blog,dll menjadi sebuah alat yang ampuh dalam menyuarakan aspirasi rakyat sekaligus menjadi sebuah alat untuk mengontrol kinerja para wakilnya. Kemajuan tehnologi sekaligus menjadi babak baru bagi warga untuk ber-opini dan berekspresi.

Berbagai opini muncul ketika ada ketidak puasan warga terhadap pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah opini publik tersebut adalah "murni" opini warga ataukah karena peran media yang menggiring warga untuk beropini sesuai dengan yang dikehendaki media?

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa media sangat berperan besar dalam membentuk sebuah opini masyarakat. Media memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menyuarakan berbagai hal dalam pemerintahan dan berbagai isu-isu sosial,ekonomi,hukum,politik, dan pemerintahan. Seringkali pula media mengundang para pengamat dalam melihat suatu masalah yang ada. Dan harus diakui bahwa peran para pakar dan pengamat tersebut sangat mempengaruhi opini publik.

Melihat situasi politik bangsa kita yang memanas akhir-akhir ini pasca kasus Cicak Vs Buaya yang kemudian disusul dengan mega-skandal Bank Century,dan yang terhangat adalah gerakan Koin Prita, harus diakui bahwa peran media sangat besar sehingga memungkinkan semua hal itu terjadi. Bukanlah suatu hal yang buruk ketika media berperan penting dalam hal ini. Bahkan peran media sangat positif dalam fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintahan. Tanpa adanya blow-up media, mungkin pak Bibit-Chandra masih ada di penjara dan Pansus bank Century DPR bisa kerja seenaknya.

Harus diakui bahwa masyarakat terbawa pada opini media dalam menyikapi berbagai kasus besar diatas. Adalah sebuah kemajuan besar bagi bangsa Indonesia ketika media berani bersuara dan mampu menjalankan fungsinya sebagai media publikasi kinerja pemerintahan yang pada akhirnya bisa diawasi oleh seluruh masyarakat. Namun harus diakui pula bahwa peran media yang sangat besar tersebut juga sangat berbahaya ketika sebuah media tidak lagi berpihak pada rakyat. Ketika media memiliki "kepentingan" dibalikya maka media akan menjadi berbahaya karena akan mampu menggiring opini publik.

Diperlukan kecerdasan bagi rakyat Indonesia untuk juga berpikir secara jernih dalam menyikapi pemberitaan media. Kedewasaan berpikir bagi warga akan mampu membuat warga mem-filter pemberitaan media yang sekiranya tidak berpihak pada rakyat. Kedewasaan berpikir pula yang akan membuat sebuah opini publik bukan merupakan opini media. meskipun sangat tipis perbedaan opini publik dan opini media mengingat semua informasi disediakan oleh media.

Bagaimanapun juga masyarakat sangat membutuhkan media mengingat sebuah kekuasaan harus selalu diawasi. Masyarakat menunggu perbaikan pemerintah dalam berbagai hal seperti perbaikan sistem hukum yang kurang berpihak kepada rakyat kecil dan masalah korupsi yang masih sangat kuatdi negarakita. Disinilah peran media untuk membongkardan mewartakan perkembangan kinerja pemerintah terhadap berbagai isu-isu penting di masyarakat.
READ MORE - Opini Publik Vs Opini Media

Koin Prita dan People Power

koin prita
Conspiracies atau Konspirasi menjadi sebuah kata yang semakin sering dibicarakan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Istilah yang erat hubungannya dengan sebuah intelijen dan berkonotasi negatif menjadi buah bibir para ahli yang hampir setiap hari menghiasi layar TV dan menjadi konsumsi publik. Mengikuti perkembangan hukum dan politik di Indonesia akhir-akhir ini memang sangat mencengangkan. Berawal dari kisah Antasari yang mirip cerita novel hingga kasus Bibit-Hamsah,mbok Minah,dan yang terhangat adalah Prita.

Mengikuti perkembangan berbagai kasus hukum tersebut membuat miris hati kita dan terkesan jelas kebobrokan hukum di negara kita. Rasa keadilan yang terkoyak melihat kasus mbok minah dan Prita yang menunjukkan bahwa peradilan kita hanya memihak pada orang berkuasa dan kaya, kemudian ditambah lagi dengan istilah kriminalisasi KPK atau Cicak Vs Buaya semakin membuat masyarakat muak dengan aparat penegak hukum kita.

Sangat menarik melihat kasus ini dimana perkembangan tehnologi informasi sangat berperan terhadap skala kasus-kasus diatas ditambah semakin beraninya masyarakat dan media massa kita dalam menilai sebuah permasalahan. Apabila kita bandingkan dengan jaman dahulu, masyarakat Indonesia mengalami sebuah kemajuan yang sangat besar atau bahkan bisa dibilang mengalami lompatan dalam ber-ekspresi dan berpikir.

Gerakan Koin Prita bukanlah gerakan yang bisa dianggap remeh. Gerakan ini adalah sebuah gerakan "people power",bentuk nyata dari protes masyarakat terhadap Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ditambah dengan peran media yang begitu besar dalam menyorot gerakan ini, fenomena koin Prita bisa menjadi sebuah babak baru bagi bangsa Indonesia. Minimal mulai ada kesadaran kolektif dari masyarakat untuk berani bertindak dan berpikir kritis terhadap segala ketidak adailan dan kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dan para pejabat.

Apabila pemerintah cukup cerdas dalam menyikapi gerakan koin prita ini,seharusnyalah pemerintah mulai berbenah diri terhadap institusi penegak hukum yang jelas-jelas sudah bobrok. Reformasi sistem terhadap institusi penegak hukum menjadi urgent untuk segera dilaksanakan. Apabila perlu sanksi tegas hingga pemecatan harus diberlakukan terhadap aparat-aparat yang memang bersalah dan tidak credibel. Toh masih banyak SDM indonesia yang jauh lebih berkualitas dan siap menggantikan posisi para aparat penegak hukum dan pejabat tersebut.

Memang berawal dari masalah hukum yang masih semrawut dan tidak berpihak pada yang lemah, namun pada akhirnya akan masuk juga ke ranah politik. Gerakan kekecewaan massa terhadap hukum di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Masyarakat yang marah akan bisa menimbukkan people power. Jadi Pemerintah jangan hanya menyikapi gerakan ini sebagai lips service belaka kalo tidak ingin sejarah terulang kembali.
Akankah sejarah akan terulang seperti tahun 1998?
READ MORE - Koin Prita dan People Power

Arogansi Korporasi diantara Lemahnya Hukum

Melihat berbagai kasus hukum yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini cukuplah menarik untuk kita perhatikan dan sekaligus memicu munculnya berbagai "rasa keadilan" yang terkoyak dalam benak mayoritas rakyat Indonesia. Ada apa dengan Sistem Peradilan kita?Masih adakah keadilan bagi mereka yang miskin dan lemah?

Setelah sekian lama masyarakat kita memberikan image negatif kepada aparat hukum kita, kini image tersebut akan semakin gelap. Setelah melihat beberapa kasus yang terjadi seperti Cicak vs Buaya, kemudian perkembangan kasus Prita Mulyasari yang akhirnya memvonis denda Rp 204 juta, kasus Mbok Minah yang divonis tahanan rumah selama 3 bulan karena mencuri 3 biji Cokelat, kisah Buruh Tani yang diancam pidana 5 tahun karena curi 3 semangka, Kisah Aguswandi yang dipenjara karena numpang charge HP di mall. Mungkin sangat ironis sekali ketika masih banyak pejabat yang korupsi bermilyar-milyar dan kebal terhadap hukum bahkan masih bisa jalan-jalan ke Singapura, sedangkan banyak orang miskin yang dipenjara dan didakwa bersalah karena mencuri hal-hal yang kecil.

Memang benar bahwa sekecil apapun,perbuatan mencuri itu tidak bisa dibenarkan. Namun ketika melihat motif dibalik perbuatan pencurian tersebut,seharusnyalah kita berpikir ulang. Sangatlah berbeda dengan motif para koruptor yang jelas untuk memperkaya diri, kebanyakan kasus pencurian yang dilakukan oleh orang miskin hanyalah untuk bertahan hidup ataupun motif sepele lainnya. Dan pada dasarnya,bukanlah kesalahan mereka kalo sampai perbuatan pencurian tersebut terjadi. Ketika kemiskinan masih ada,kasus-kasus seperti diatas masih akan sangat banyak terjadi. Kemiskinan adalah masalah terbesar bangsa ini.


Sisi menarik dari berbagai kasus hukum tersebut adalah fenomena munculnya Arogansi Korporasi yang semakin kuat diantara lemahnya hukum di negara kita. Sebagai contoh adalah pengajuan tuntutan RS OMNI International terhadap Prita Mulyasari, pengajuan tuntutan PT Jakarta Sinar Intertrade (pengelola) dan PT Duta Pertiwi Tbk (developer) Apartemen Roxy Mas terhadap Aguswandi, pengajuan tuntutan PT Rumpun Sari Antan (RSA) terhadap mbok Minah.

Cukup miris memang, ketika melihat aksi korporasi-korporasi tersebut. Ketika sebuah korporasi yang memiliki sumber dana yang kuat bersinergi dengan aparat hukum yang kiblat moralnya kearah uang, kemudian beraksi melawan rakyat biasa dengan mengatasnamakan hukum. Bisa dipastikan bahwa si miskin pasti akan kalah di mata hukum! Hukum mungkin tidaklah salah, Aparatnyalah yang memungkinkan hukum itu bisa salah!
Ketika aparat hukum menafsirkan hukum secara tekstual maka akan sangat berbahaya aparat tersebut. Mengutip pernyataan mantan Hakim Agung, Bisman Siregar, "seharusnyalah para hakim selalu bertindak mengandalkan hati nurani setiap kali mengambil keputusan. Sebab baginya, hati nurani tidak bisa diajak berbohong"

Kasus Korporasi terhadap orang biasa bukanlah hal yang baru. Di banyak negara besar kasus-kasus seperti ini juga banyak terjadi. Perbedaannya adalah mekanisme hukum di negara maju sudah berjalan dengan baik sedangkan di Indonesia mekanisme hukum kita masih sangat buruk. Seperti kasus raksasa rokok Brown and Williamson Tobacco yang sangat fenomenal, bahkan sampai dibuat filmnya dan kasus besar lainnya.

Meskipun kita mengaku sebagai negera demokratis terbesar di dunia,namun dalam sebuah sistem kapitalisme global dan masih berjalannya proses kematangan berdemokrasi, aspek hukum di Indonesia masih sangatlah rentan terhadap netralitas dan keobyektifitasannya. Hukum masih sangat rentan dimana kekuasaan akan sangat mudah masuk dan memanipulasi hukum itu sendiri.

Dalam sebuah sistem kapitalisme dimana kekuasaan ditentukan oleh siapa yang memegang sumber-sumber daya yang ada (baca : uang), sangatlah rentan sebuah keadilan di mata hukum akan didasarkan pada Hukum itu sendiri. Kebanyakan yang terjadi adalah dimana keadilan itu sendiri cenderung menjadi bagian dari kekuasaan yang ada,akibatnya hukum akan terjangkau bagi para kapitalis dan mereka yang miskin akan kurang atau tidak akan tersentuh oleh keadilan hukum itu sendiri. Mengutip pernyataan Lord Acton yang sangat terkenal "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."

READ MORE - Arogansi Korporasi diantara Lemahnya Hukum